Dalami dugaan Tipikor 14M, Kejati Periksa Kasatker Balai Wilayah Sungai Sulawesi 1

Sulut, sulutexpress.com, Jumat (09/09/2022)-Proyek pembangunan pengaman pantai di desa Buko, Kabupaten Bolaang Mongondou Utara (Bolmut), tahun anggaran 2021 berbandrol Rp 14 Miliar, yang di kerjakan oleh PT. Tiga Putra Tunggal, yang pekerjaannya tertata di Balai Wilayah Sungai Sulawesi 1, kuat dugaan bermasalah.

Ini di buktikan dengan dilakukannya penyelidikan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati Sulut), pada bagian Pidana Khusus.

Bedasarkan informasi di himpun media ini, Pidsus Kejati Sulut sudah memeriksa beberapa saksi, termasuk Kepala SNVT Pelaksana Jaringan Sumber Air Sulawesi 1, lelaki NMI alias Novi.

Ketua LSM Anti Korupsi MJKS, Stenly Towoliu, kepada media ini mengaku melakukan investigasi terkait pengusutan kasus tersebut.

Ketua LSM Anti Korupsi MJKS, Stenly Towoliu

“Benar kasus ini tengah di dalami oleh bagian Pidsus Kejati Sulut.” katanya, sambil mengatakan pada Rabu 7 September dirinya berada di lingkungan Kejati Sulut, dan melihat kendaraan keluar masuk yang katanya mau menjemput orang-orang dari Balai Wilayah Sungai Sulewesi 1.

Lanjut kata pria yang berhasil membongkar beberapa kasus besar diantaranya Kasus Pemecah Ombak Likupang, yang menjadikan mantan Bupati Minut VAP sebagai penghuni hotel prodeo, mengatakan jika Kasatker Balai Wilayah Sungai Silawesi 1, lelaki NMI alias Novi sudah di mintai keterangan sebagai saksi.

“Hasil pengumpulan informasi yang saya dapati, Kasatker Balai Sungai NMI alias Novi, pada Rabu 7 Sepetember, terinformasi sudah di periksa” Ungkap pria yang juga berhasil membawa mantan Bupati Bolmong Marlina Moha Siahaan, atau yang akrab disapa Butet mendekam dibalik jeruji besi.

Lebih jauh kata Towoliu lagi, sebagai bentuk kontrol terkait penanganan kasus korupsi, di desa Buko tersebut, dirinya akan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI), untuk mengawasi secara ketat jalannya pengusutan tersebut.

“Seperti hal nya kasus-kasus terdahulu, untuk pengusutan kasus dugaan korupsi proyek di desa Buko ini, kami juga akan meminta KPK melakukan pengawasan, seperti halnya kasus Pemecah Ombak Likupang dan TPAPD Bolmong lalu” tegas mantan wartawan Pacific tv ini.

Menurut nya, hal ini perlu dia lakukan, dikarenakan setiap persoalan yang menyangkut Balai disinyalir selalu tidak berujung.”Bukan rahasia lagi jika menyangkut balai selalu mandek”pungkasnya.(ucan)

 714 total views,  4 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *