Pemerintah Prov Sulut Jawab Pertanyaan Hillary Lasut
SULUT, sulutexpress.com – Dengan berakhirnya masa jabatan Sri Wahyumi Manalip dan Petrus Tuange, selaku bupati dan wakil bupati Talaud, telah berakhir 21/7/2019. Jika merujuk aturan harusnya bupati terpilih Elly Lasut dan wakilnya sudah harus dilantik.
Hanya saja pelantikan harus tertunda seiring belum turunnya SK dari Mendagri. Yang turun dari Mendagri hanya SK penunjukan Sekda Adolf Binilang sebagai Plh bupati, untuk menjalankan pemerintahan di Kabupaten Talaud.
Seiring tertundanya pelantikan Elly, Senin (22/7) kemarin,
masyarakat Talaud mendatangi Pemprov, mempertanyakan ikhwal tertundanya pelantikan.
Ikut dalam aksi damai ini Hillary Brigitta Lasut juga calon anggota DPR RI.
Hillarry menegaskan kehadirannya bukan sebagai anak, tetapi mewakili organisasi sayap partai. “Kedatangan kami sebagai Masyarakat Talaud hanya ingin mencari kepastian, kapan pelantikan E2L-Mantap,” akuHillary Brigitta Lasut.
Lanjut Hillary, hasil konsultasi Asisten 1 Setdaprov Sulut dan Biro Pemerintahan, sebenarnya perlambatan terjadi karena ada faktor terbaru, yang disampaikan oleh 17 orang ke Kemendagri.
“Ada fakta hukum baru notabene sudah keluar dan lahir sebelum E2l Mantap terpilih. Tentunya kami sulit terima,” ungkap Hillary.
“Tujuan kami ingin mencari kepastian kapan pelantikan dilakukan,” akunya.
Hillary menambahkan tetap berpegang putusan hukum incraht bukan tafsiran. “Kita ada di negara hukum oleh karena itu putusan pengadilan incraht lewat putusan MK, PTUN dan MA, itu kita pegang,” akunya.
Ketua Tim Pemenangan E2L-Mantap, Engel Tatibi sangat berharap ada kejelasan dari Gubernur.“ Penuh kerendahan hati kami masyarakat Talaud minta kejelasan , kenapa E2L-Mantap belum dilantik. Sebab mengikuti jadwal pelantikan dilakukan tanggal 21 Juli 2019,” tegas Tatibi.
Asisten I Pemprov Edison Humiang, Kesbang Pol mecky Onobala, Karo Pemerintahan Jemmy Kumendong dan Kepala Satpol PP, Evans S Liow, menegaskan Pemprov menunggu petunjuk dari Mendagri. (Rosok)
2,664 total views, 1 views today