Bimtek LKPP-APIP Barang dan Jasa, Wagub: Kepada Walikota dan Bupati Serta Wakilnya Jangan Lambat

foto humas

Sulut, sulutexpress.com-Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang Kemitraan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dibuka Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs Steven O.E Kandouw, Rabu (03/05) kemarin.

Acara ini diselenggarakan Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggahan dan Inspektorat Provinsi Sulut dan kegiatan ini akan berlangsung hingga hari Jumat (05/05)

Wagub Kandouw ingatkan kepada para Inspektur untuk mengikuti Bimtek dengan baik dan penuh perhatian agar bisa memahami benar proses pelaksanaan dalam pengadaan barang/jasa.

terkait hal tesebut, wagub menyampaikan apresiasinya dan tentu saja kegiatan inimenjadi perhatian penuh dari pemerintah untuk meningkatkan kinerja dan hasil yang baik tanpa adanya masalah dibelakang nanti.

Menurut Wagub Kandouw, jika semua dijalankan dengan benar pastinya juga semua bisa teratasi, terutama dalam menggenjot dipengadaan barang/jasa yang merupakan salah satu pendorong dalam peningkatan sektor ekonomi.

“Kita tahu persis untuk meningkatkan ekonomi, itu ada 3 hal seperti ekspor, investasi dan belanja modal pemerintah, ini (belanja langsung/modal,red) merupakan 75 persennya melalui pengadaan barang/jasa,” ungkap Kandouw.

Lanjutnya, disisi lain apabila dalam pelaksanaan barang/jasa tidak baik, hal itu bisa berdampak memperlambat penumbuhan ekonomi dan juga bisa merugikan bagi SKPD yang tentunya tidak sejalan.

Oleh karena itu, Wagub Kandouw yang juga dalam tugas kerjanya menjalankan fungsi pengawasan berharap agar secepatnya bagi Kabupaten Kota melaksanaan proses terutama dalam pengadaan barang/jasa.

“Ini juga menjadi perhatian dari bapak Gubernur, sehingga diingatkan kembali kepada Walikota dan Bupati serta wakilnya jangan lambat dan harus cepat melaksanakannya. Isu-isu yang ada ancang-ancang jika tidak mencapai target, melalui Menteri Keuangan (Sri Muliani,red) nantinya akan ada lagi pemotongan DAU 20 persen karena dipusat itu baru 73 persen. Sebagaimana juga pada tahun lalu lagi imbasnya sudah terasa pemotongannya. Potensi pemotongan anggaran, target penerimaan negara jauh pangga dari api 73 persen, kita baru 17 persen,” ingat Kandouw

Wagub Kandouw pun sangat mensuport penuh kegiatan tersebut, maka untuk itu pemberdayaan Inspektur yang menjadi mitra LKPP harus dilakukan maksimal selama 3 hari agar para peserta bisa benar-benar memahami dengan baik.

“Saya dukung penuh, agar betul-betul dikuasai penuh dan bisa menghasilkan satu target buat LSPE menjadi lebih berkualitas. Pesan saya, nanti kita panggil tenaga LPSE untuk diberikan penguatan, dan yang terpenting harus ada legitimasi (sertifikatnya,red) agar memang berkompeten ketika mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini,” tandas Wagub.

Dalam acara ini telah dilakukan penandatanganan komitmen kerjasama kemitraan oleh Wagub Kandouw bersama Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggahan Wilayah II, M Aris Supriyanto dan Inspektur Nixon Watung.

Turut hadir pula dalam kegiatan itu, Kasi Wilayah Maluku dan Papua, Arif Budiman. (Onal/tim)

 964 total views,  6 views today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *